by

Dewan Menduga, Justifikasi Teknis Adendum PT SSMA Hanya Alasan Belaka    

KOLAKA UTARA, TRIBUNKOLUT.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi III DPRD Kolaka Utara (Kolut) Kamis (28/10/2021) bersama Dinas PUPR Kolut, Inspektorat, Perwakilan Kontraktor PT Sumber Sarana Mas Abadi (PT SSMA), serta Konsultan pelaksana terkait justifikasi teknis adendum proyek peningkatan jalan di dua lokasi berbeda mendapat sorotan tajam dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya, Muh. Syair, S.Sos dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Dinas PUPR Kolut memberikan penjelasan teknis terkait pemberian adendum PT SSMA meski faktanya mereka tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan dalam RDP yang digelar tanggal 12/10/2021 lalu.

“Secara teknis apa sebenarnya persyarat adendum tersebut? Bagaimana hitung-hitungan Dinas PUPR Kolut untuk mengadendum sebuah kontrak, sehingga ada jaminan bagi kita semua kalau pihak kontraktor ini betul-betul mampu menyelesaikan sisa pekerjaan per tanggal 25/10/2021 sampai 50 hari kedepan,” jelasnya.

“Saya menginginkan kembali kejadian proyek pengaspalan di Kecamatan Pakue. Tahun lalu, proyek tersebut juga mendapat adendum. Tetapi faktanya, sampai hari ini proyek tersebut tidak selesai, jangan sampai hari ini kita mengadendum dua proyek tersebut kemudian nasibnya sama dengan proyek pengaspalan di Kecamatan Pakue,” lanjutnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kadis PUPR Kolut, Mukramin, SE.,MM menggunakan, pemberian adendum untuk PT SSMA mengacu ke Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Pepres Nomor 16 tahun 2018.

“Jadi regulasinya jelas, drafnya sudah ada namun belum saya tanda tangani  sebelum ada kesempatan dari anggota DPRD Kolut,” tukasnya.

Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) Dinas PUPR Kolut Ansarullah menuturkan, dua justifikasi teknis yang mendasari pemberian adendum PT SSMA yakni pertama adanya penambahan plat duiker dari satu unit menjadi dua unit dan ini membutuhkan waktu pekerjaan, dua, adanya kendala-kendala pada saat pelebaran jalan di sepanjang jalan 2.200 sampai 2.679 meter untuk proyek Jalan Bangsala-Ponggi.

“Disampin dua item tersebut, kami melihat pihak rekanan masih mampu mengerjakan sisa pekerjaan yang tersisa sampai kelar. Selain itu, kami juga melihat asas manfaat bagi masyarakat kalau ini dihentikan maka yang rugi juga masyarakat,” bebernya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pengajuan perpanjangan kontrak dari PT SSMA masuk Dinas PUPR per tanggal 15/10/2021 dan lebih awal tidak dua poin justifikasi teknis tersebut karena kami menganggap rekanan bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kolaka Utara, Hj. Ulfa Haeruddin, ST (Fraksi PKB) menduga justifikasi teknis yang disampaikan PTK Dinas PUPR Kolut hanya alasan semata agar PT SSMA mendapat adendum.

“Bagaimana mungkin dua item tersebut dimaksudkan dalam justifikasi teknis, sementara sampai berakhirnya masa pekerjaan tidak terpikir kalau ada pekerjaan tambahan,” tegasnya.

Seharusnya, lanjut Ulfa, persoalan ini telah diprediksi satu atau dua bulan sebelum kontarak kerja habis. Jangan nanti habis kontrak baru dibuatkan justifikasi teknis.

“Atau ini hanya alasan agar PT SSMA mendapat perpanjangan kontrak. Persoalan ini tidak dibahas dalam RDP kita per tanggal 12/10/2022 lalu, kenapa baru muncul sekarang. Justifikasi teknis tersebut jadi bias, masa sudah diberi waktu kontrak kurang lebih 5 bulan sementara mereka tidak mampu memetakan persoalan ini. Kemana saja kalian selama 5 bulan ini,” kesalnya.

Laporan: MRH